DPRD Dukung Pelestarian Sumber Daya Ikan, Polres Himbau Masyarakat Hentikan Praktik Illegal Fishin

Ketua Komisi II DPRD Barito Utara, H Taufik Nugraha

Muara Teweh, Batarasatu – Polres Barito Utara melalui Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) mengimbau seluruh masyarakat, khususnya para nelayan, untuk menghentikan praktik penangkapan ikan secara ilegal yang dapat merusak ekosistem perairan dan mengancam kelestarian sumber daya ikan.

Dalam imbauannya, masyarakat diminta tidak menggunakan bahan berbahaya seperti bom, racun maupun setrum untuk menangkap ikan. Selain itu, masyarakat juga diingatkan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Ketua Komisi II DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha, menyambut baik imbauan tersebut. Ia mengatakan upaya menjaga kelestarian sumber daya perikanan merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat.

“Komisi II DPRD Barito Utara sangat mendukung langkah Polres dalam memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan illegal fishing. Kita harus menjaga sumber daya ikan karena ini bukan hanya untuk kebutuhan hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang,” kata Taufik, Sabtu (8/8/2026) di Muara Teweh.

Menurutnya, penggunaan bom, racun dan setrum dalam menangkap ikan tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga dapat merusak habitat ikan dan ekosistem sungai dalam jangka panjang.

Taufik mengajak masyarakat yang beraktivitas di sektor perikanan untuk mengutamakan cara-cara penangkapan yang legal dan ramah lingkungan. Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan aktivitas penangkapan ikan yang menggunakan cara-cara merusak.

“Jangan sampai karena ingin mendapatkan hasil yang banyak dalam waktu singkat, lingkungan kita justru rusak. Kalau ekosistem sungai rusak, pada akhirnya masyarakat sendiri yang akan merasakan dampaknya,” tegasnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara ini juga berharap sinergi antara Polres, pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat terus diperkuat sehingga pengawasan terhadap aktivitas perikanan dapat berjalan secara optimal.(BT2)